Mantan Mendikbudristek Sebut Penghargaan Negara Tak Lagi Bermakna Jika Kebijakan dan Inovasi Berujung Kriminalisasi, Singgung Masa Depan Dunia Usaha dan Investasi Nasional
JAKARTA – LensaHukum.com
Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang pembelaan (pleidoi) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (2/6/2026), Nadiem menyampaikan sejumlah pernyataan yang menuai perhatian luas karena menyinggung persoalan kepastian hukum, inovasi, dan iklim usaha di Indonesia.
Dalam nota pembelaannya, Nadiem menyatakan bahwa kerja keras yang selama ini ia lakukan untuk membangun sektor pendidikan dan teknologi nasional seolah tidak lagi memiliki arti ketika kebijakan yang diambil justru berujung pada proses hukum.
Menurutnya, penghargaan tertinggi yang pernah diterimanya dari negara, termasuk Bintang Mahaputera Adipradana, menjadi kehilangan makna apabila inovasi dan pengabdian yang telah dilakukan pada akhirnya dipandang sebagai perbuatan yang berimplikasi pidana.
“Kerja keras yang selama ini dilakukan untuk membangun bangsa tidak dihargai. Bahkan penghargaan yang diberikan negara menjadi terasa tidak berarti ketika hasil dari pengabdian tersebut justru dipersoalkan secara hukum,” demikian inti pernyataan yang disampaikan dalam persidangan.
Singgung Masa Depan Gojek dan Dunia Usaha
Dalam pembelaannya, Nadiem juga menyinggung perjalanan panjang perusahaan teknologi yang pernah didirikannya, Gojek. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa apabila hasil kerja keras, inovasi, dan pembangunan bisnis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat sewaktu-waktu diambil alih atau dipersoalkan, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha.
Menurut Nadiem, Gojek dibangun selama lebih dari satu dekade dan telah berkontribusi menciptakan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan diskusi publik yang lebih luas mengenai batas antara kesalahan administratif, kebijakan publik, keputusan bisnis, dan tindak pidana korupsi.
Perdebatan Kriminalisasi Kebijakan Kembali Mengemuka
Kasus yang menjerat Nadiem dinilai sebagian kalangan sebagai bagian dari perdebatan yang lebih besar mengenai fenomena kriminalisasi kebijakan dan keputusan strategis pejabat publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perkara yang melibatkan pejabat negara, direksi BUMN, maupun pelaku usaha memunculkan perdebatan mengenai batas antara kegagalan kebijakan, kesalahan administrasi, dan perbuatan koruptif.
Sejumlah pakar hukum sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa penegakan hukum harus tetap memberikan ruang bagi inovasi, diskresi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan itikad baik (good faith), sepanjang tidak ditemukan unsur memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan, maupun niat jahat (mens rea).
Di sisi lain, aparat penegak hukum tetap memiliki kewajiban untuk menindak setiap dugaan tindak pidana korupsi apabila ditemukan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dampak terhadap Iklim Investasi
Pernyataan Nadiem turut memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap iklim investasi dan keberanian para profesional untuk masuk ke sektor publik.
Pengamat ekonomi dan hukum menilai kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modal. Ketika batas antara risiko bisnis, kebijakan publik, dan tindak pidana dianggap tidak jelas, maka risiko hukum yang dirasakan pelaku usaha akan meningkat.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi minat profesional terbaik untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan maupun BUMN karena khawatir keputusan yang diambil dalam rangka menjalankan tugas dapat berujung pada proses pidana.
Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Harus Dijunjung
Meski demikian, proses persidangan masih berlangsung dan perkara belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh alat bukti, keterangan saksi, ahli, serta pembelaan yang diajukan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.
Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyangkut dugaan korupsi dalam pengadaan barang pemerintah, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas mengenai kepastian hukum, keberanian berinovasi, serta masa depan iklim investasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
(Redaksi LensaHukum.com)
