Sisa Kuota Internet Tak Boleh Lagi Hangus, Komdigi Wajibkan Operator Lindungi Hak Pelanggan
Lensa Hukum Pemerintah menerbitkan SE Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Operator seluler…
Pemerintah
Kuasa Hukum PT PKIS Pertanyakan Inisiatif Kepala Desa Kintap Gelar Mediasi Saat Perkara Pencurian Sawit Sudah Masuk Tahap Penyidikan
Surat Klarifikasi Resmi Dilayangkan ke Pemerintah Desa Kintap; Kuasa Hukum Nilai Kewenangan Kepala Desa Tidak Mencakup Penyelesaian Perkara…
KETUA DPRD KOTA MALANG MINTA MAAF DAN DUKUNG PENGHENTIAN SEMENTARA PROGRAM MBG, PICU DEBAT PUBLIK SOAL EVALUASI KEBIJAKAN NASIONAL
Pernyataan di Hadapan Massa Mahasiswa Memantik Polemik, Antara Tuntutan Perbaikan Tata Kelola Program dan Kekhawatiran Terhadap Nasib Penerima…
DUKUNG GUGATAN UJI MATERI MBG DI MK, SERIKAT PEKERJA KAMPUS TUDING ADA “PENYELUNDUPAN HUKUM” DALAM ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN
Amicus Curiae Diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, SPK Nilai Dana Ratusan Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Tidak Semestinya…
PUTUSAN MK DAN PERTANYAAN BESAR TENTANG SUPREMASI KONSTITUSI
Ketika Mahkamah Konstitusi Kembali Membatasi Tafsir Kerugian Negara, Publik Berhak Bertanya: Apakah Putusan MK Akan Menjadi Pedoman, atau…
KEPASTIAN HUKUM, INVESTASI, DAN RUPIAH: PELAJARAN YANG SERING DILUPAKAN
Ketika Investor Meragukan Kepastian Hukum, Modal Mulai Mencari Tempat yang Lebih Aman, Investasi Melambat, dan Rupiah Kehilangan Salah…
DISPARITAS DAN DISKRESI HAKIM: ANTARA KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN BAYANG-BAYANG KETIDAKSETARAAN PEMIDANAAN
Ketika Denda Rp1 Miliar Disubsider 3 Bulan, Sementara Uang Pengganti Rp600 Juta Diganti 2 Tahun Penjara, Publik Bertanya:…
GURU BESAR HUKUM UI TOLAK JABATAN DIREKSI BUMN, SINYAL KERAS: KEBIJAKAN BISNIS JANGAN MUDAH DIKRIMINALISASI
Kekhawatiran Profesional Masuk BUMN Menguat, Setelah Banyak Kebijakan Bisnis dan Jabatan Publik Berujung Perkara Korupsi
PEMBAHASAN BATAS HGU DI KINTAP KECIL BELUM HASILKAN KEPASTIAN HUKUM, KLAIM LAHAN MASYARAKAT BELUM DIDUKUNG DOKUMEN ALAS HAK
Forum yang Difasilitasi Pemerintah Desa Berlangsung Selama 2,5 Jam, Namun Status Lahan Belum Dapat Dipastikan Karena Minimnya Data…
MK TEGASKAN SANKSI TEGAS: PARPOL BISA DIGUGURKAN DI DAPIL JIKA TAK PENUHI 30 PERSEN CALEG PEREMPUAN
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkuat Afirmasi Politik Perempuan, KPU Wajib Tolak Daftar Calon yang Tidak Memenuhi Kuota