OPINI | LENSAHUKUM.COM
Perubahan KUHAP Menjadi Momentum Penting Reformasi Sistem Peradilan Pidana Nasional
Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu agenda reformasi hukum paling strategis dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Setelah lebih dari empat dekade menggunakan KUHAP lama sebagai dasar proses peradilan pidana, negara akhirnya bergerak menuju sistem hukum acara yang dinilai lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
KUHAP baru tidak hanya mengubah teknis persidangan, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana. Mulai dari penguatan hak tersangka dan terdakwa, penerapan restorative justice, mekanisme guilty plea, hingga sistem pembuktian yang lebih terstruktur dan terbuka.
Perubahan tersebut menjadi sinyal bahwa sistem peradilan pidana Indonesia sedang diarahkan menuju keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah: apakah perubahan regulasi tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan klasik penegakan hukum di Indonesia?
KUHAP Lama Dinilai Tidak Lagi Mampu Menjawab Tantangan Zaman
KUHAP yang selama ini berlaku merupakan produk hukum tahun 1981. Pada masanya, kehadiran KUHAP dianggap sebagai tonggak kemajuan karena menggantikan sistem kolonial HIR (Herziene Inlandsch Reglement). Akan tetapi, perkembangan masyarakat, teknologi, serta kompleksitas tindak pidana modern membuat banyak ketentuan dalam KUHAP lama dianggap tidak lagi relevan.
Kritik terhadap sistem hukum acara pidana selama ini cukup serius, antara lain:
- proses perkara yang lamban;
- biaya penegakan hukum yang tinggi;
- penumpukan perkara di pengadilan;
- lemahnya perlindungan hak asasi manusia;
- hingga maraknya dugaan kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan.
Di sisi lain, masyarakat juga mulai menuntut sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Dalam konteks itulah, reformasi KUHAP menjadi kebutuhan mendesak.
Peradilan Modern Tidak Lagi Berorientasi Semata pada Penghukuman
Salah satu perubahan penting dalam KUHAP baru adalah masuknya konsep restorative justice atau keadilan restoratif.
Pendekatan ini menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian penting dalam penegakan hukum pidana. Artinya, hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan:
- pemulihan korban;
- tanggung jawab pelaku;
- serta keseimbangan sosial di masyarakat.
Konsep ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan pidana sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir.
Pakar hukum pidana Prof. Barda Nawawi Arief pernah menegaskan bahwa tujuan hukum pidana modern bukan sekadar menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.
Karena itu, penerapan restorative justice menjadi langkah progresif untuk mengurangi pendekatan represif yang selama ini mendominasi sistem pidana Indonesia.
Mekanisme Guilty Plea dan Efisiensi Persidangan
KUHAP baru juga memperkenalkan mekanisme guilty plea atau pengakuan bersalah oleh terdakwa dalam kondisi tertentu.
Melalui mekanisme ini, terdakwa yang mengakui perbuatannya dapat menjalani proses persidangan yang lebih sederhana sehingga perkara dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.
Secara teoritis, sistem ini memiliki beberapa keuntungan:
- mengurangi penumpukan perkara;
- mempercepat proses peradilan;
- menghemat biaya negara;
- serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat.
Namun demikian, penerapan guilty plea juga memunculkan kekhawatiran.
Banyak kalangan menilai mekanisme ini dapat berpotensi menimbulkan tekanan terhadap tersangka atau terdakwa agar mengakui kesalahan demi memperoleh hukuman yang lebih ringan.
Apabila tidak diawasi secara ketat, maka prinsip keadilan dapat bergeser menjadi sekadar efisiensi administratif.
Karena itu, peran hakim dan penasihat hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengakuan dilakukan secara sukarela, sadar, dan tanpa tekanan.
Penguatan Hak Asasi dalam Proses Pidana
KUHAP baru juga mempertegas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam seluruh tahapan proses pidana.
Hak tersangka dan terdakwa semakin diperkuat, antara lain:
- hak memperoleh bantuan hukum;
- hak mengetahui secara jelas tuduhan yang disangkakan;
- hak mendapatkan pemeriksaan yang adil;
- serta hak bebas dari penyiksaan dan intimidasi.
Prinsip due process of law menjadi fondasi utama dalam sistem baru tersebut.
Hal ini sangat penting mengingat selama ini kritik terbesar terhadap sistem pidana Indonesia justru muncul pada tahap penyidikan. Tidak sedikit perkara yang memunculkan dugaan:
- rekayasa kasus;
- kriminalisasi;
- penahanan yang berlebihan;
- hingga kekerasan dalam pemeriksaan.
Padahal dalam negara hukum, proses yang adil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keadilan itu sendiri.
Sebagaimana adagium hukum yang terkenal:
“Justice must not only be done, but must also be seen to be done.”
Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan.
Modernisasi Regulasi Harus Diikuti Reformasi Mentalitas Aparat
Perubahan undang-undang pada dasarnya hanyalah instrumen normatif. Keberhasilan reformasi hukum tetap sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum.
Sistem hukum yang baik tidak akan berjalan efektif apabila:
- aparat tidak profesional;
- penegakan hukum masih diskriminatif;
- praktik mafia peradilan masih terjadi;
- serta budaya transaksional tetap dipertahankan.
Karena itu, reformasi KUHAP seharusnya tidak berhenti pada perubahan pasal-pasal hukum acara pidana semata, melainkan juga harus dibarengi dengan:
- reformasi institusi penegak hukum;
- penguatan pengawasan;
- peningkatan integritas aparat;
- serta transparansi proses peradilan.
Tanpa reformasi mentalitas aparat, modernisasi KUHAP hanya akan menjadi perubahan administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat pencari keadilan.
Literasi Hukum Masyarakat Menjadi Kunci
Selain reformasi aparat, pembaharuan KUHAP juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Masih banyak masyarakat yang belum memahami:
- hak-haknya ketika diperiksa aparat;
- tahapan proses pidana;
- prosedur persidangan;
- hingga mekanisme pembelaan hukum yang tersedia.
Akibatnya, masyarakat sering berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan proses hukum.
Padahal masyarakat yang sadar hukum akan lebih mampu:
- melindungi haknya;
- mengawasi aparat penegak hukum;
- serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Di sinilah pentingnya peran advokat, akademisi, media, dan organisasi bantuan hukum dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Penutup: Hukum Harus Menjadi Sarana Mewujudkan Keadilan
KUHAP baru merupakan langkah penting menuju sistem peradilan pidana yang lebih modern, terbuka, dan berorientasi pada hak asasi manusia. Akan tetapi, reformasi hukum tidak boleh berhenti pada perubahan regulasi semata.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah:
- apakah masyarakat semakin mudah memperoleh keadilan;
- apakah hak asasi manusia benar-benar terlindungi;
- serta apakah hukum mampu menghadirkan kepastian dan rasa keadilan secara bersamaan.
Karena pada akhirnya, hukum bukan sekadar kumpulan pasal dan prosedur, melainkan instrumen moral negara untuk melindungi martabat manusia.
Dan di negara hukum yang demokratis, keadilan harus menjadi tujuan utama, bukan sekadar formalitas proses.
✍️ Penulis:
M. Supian Noor, SH., MH., CTT., C.MED.
Ketua Umum PERKADIN (PPPKMN), Advokat, Konsultan Hukum & Mediator Pengadilan
