SIDANG PERDANA GUGATAN Rp125 MILIAR TERKAIT BANDARA SYAMSUDIN NOOR DIGELAR
Lensa Hukum Mayoritas Tergugat Mangkir, Gugatan Ahli Waris Eks Pejuang CTN Ditunda hingga 4 Juni 2026
Aparat Penegak Hukum
“Pasca OTT KPK, Dugaan Korupsi Masker Covid-19 HSU Mulai Terkuak: Aliran Dana Rp340 Juta ke Sejumlah Oknum ASN Disorot”
Penggeledahan Dilakukan di Sejumlah Kantor Pemerintah dan Rumah ASN, Publik Soroti Momentum Pemulihan Integritas Penegakan Hukum di HSU…
Eks Kepala BPN Bengkulu Selatan Jadi Tersangka Kasus SHM Kawasan Hutan, Publik Soroti Batas Kesalahan Administratif dan Pidana
Program Redistribusi Tanah Era Reforma Agraria 2018 Berujung Perkara Korupsi, Muncul Perdebatan Mengenai Sinkronisasi Kebijakan Negara dan Pertanggungjawaban…
Sidang Banding Perdana dengan Pemeriksaan Langsung Digelar, PT Banjarmasin Implementasikan KUHAP Baru
Majelis Hakim Tingkat Banding Periksa Langsung Saksi, Ahli, dan Terdakwa dalam Perkara Pidana
“OTT Kejari HSU Masuk Babak Baru: Kepala Kejaksaan dan Dua Kasi Didakwa Pasal Berlapis Dugaan Gratifikasi dan Pemerasan”
Ubah jenis atau style blok Blok Judul merupakan awal dari konten dan tidak dapat digeser ke atas Pindah…
“Korupsi Bukan Segalanya: Saat Negara Mulai Memidanakan Kebijakan”
adv.spn.rekan@gmail.com Revisi UU Tipikor Mendesak Dilakukan agar Indonesia Tidak Terjebak Menjadi Negara Ketakutan Hukum
SAKSI DAN AHLI KUNCI FAKTA DI PERSIDANGAN: TERGUGAT TERUS ABSEN, DALIL PMH DI PERKARA LAHAN KINTAP MAKIN MENGERAS
Pembuktian Penggugat Dinilai Sistematis dan Berlapis, Ahli Agraria Tegaskan Dugaan Penguasaan Tanpa Hak Berpotensi Masuk Unsur Perbuatan Melawan…
Pemeriksaan Setempat Sengketa Lahan Sawit PT PKIS Digelar di Kintap, Tergugat Kembali Mangkir untuk Keempat Kalinya
Majelis Hakim PN Pelaihari Turun Langsung ke Lokasi Sengketa, Saksi Ungkap Kronologi Penguasaan Lahan Sejak Tahun 2002
Perkara Perdata dan Wajah Keadilan Perdata Indonesia: Antara Formalitas Hukum dan Pencarian Keadilan Substantif
Peradilan Perdata Tidak Sekadar Menang atau Kalah, Tetapi Tentang Kepastian dan Perlindungan Hak
Wamenkum Ingatkan Aparat: Sanksi Administratif Harus Didahulukan Sebelum Pidana
Pasal 613 KUHP Dinilai Menjadi Tonggak Baru Reformasi Pemidanaan, Penegak Hukum Diminta Tidak Mudah Mengkriminalisasi Kesalahan Administratif