Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan Resmi Ditahan KPK dalam Pengembangan OTT Muara Enim. Pernyataannya yang Menyebut “Hanya Pelaksana” dan Tidak Menikmati Uang Dugaan Suap Memunculkan Pertanyaan Baru: Siapa Aktor Utama di Balik Pengaturan Temuan Pemeriksaan?
JAKARTA – LensaHukum.com
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menjerat sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, kini memasuki babak yang lebih sensitif. Tidak hanya menyasar pejabat daerah dan pihak swasta, pengembangan perkara tersebut telah menyeret aparatur dari lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
KPK resmi menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari, bersama seorang pihak swasta bernama Augus Dwianggara setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengaturan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Namun yang menarik perhatian publik bukan hanya penahanannya, melainkan pernyataan Titin saat digiring menuju mobil tahanan KPK.
Dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK, Titin menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang dan merasa diperlakukan tidak adil.
“Saya nggak terima uang ya. Ini nggak adil. Saya cuma pelaksana,” ujar Titin kepada awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian luas karena secara tidak langsung membuka kemungkinan adanya pihak lain yang dianggap lebih berperan dalam dugaan pengaturan hasil pemeriksaan tersebut.
Perkara ini merupakan pengembangan dari OTT KPK yang dilakukan pada 7 hingga 8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sepuluh orang yang terdiri dari pejabat daerah dan pihak terkait lainnya, termasuk Bupati Muara Enim, Edison.
Selanjutnya, pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.
Penyidikan kemudian berkembang lebih jauh. Pada 10 Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT lanjutan dan mengamankan sejumlah ASN yang berasal dari lingkungan BPK RI. Sehari kemudian, Titin Rita Lestari dan Augus Dwianggara resmi diumumkan sebagai tersangka.
“PIMPINAN SAYA BERJENJANG”
Dalam keterangannya kepada wartawan, Titin juga sempat menyatakan bahwa dirinya hanyalah pelaksana yang bekerja dalam struktur organisasi yang memiliki jenjang komando.
Ia bahkan menyebut bahwa pihak yang menerima uang bukan dirinya, melainkan berada pada level pimpinan.
Pernyataan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk baru bagi penyidik untuk mendalami sejauh mana dugaan praktik pengaturan hasil pemeriksaan itu terjadi dan siapa saja pihak yang sebenarnya menikmati keuntungan dari transaksi yang sedang diselidiki.
Meski demikian, hingga saat ini KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi lengkap dugaan suap maupun pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
UJIAN BESAR BAGI KREDIBILITAS BPK
Kasus ini memiliki dimensi yang berbeda dibanding perkara korupsi biasa. Sebab, dugaan tindak pidana justru menyentuh lembaga yang selama ini memiliki fungsi konstitusional sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, BPK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan uang negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Karena itu, apabila dugaan pengaturan temuan pemeriksaan benar terjadi, maka dampaknya tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara semata, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan keuangan negara secara keseluruhan.
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TETAP DIJUNJUNG
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, berdasarkan prinsip presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah, setiap orang tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
KPK sendiri masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan suap yang berkaitan dengan pengaturan hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Publik kini menunggu sejauh mana pengusutan perkara ini akan berkembang, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana.
Jika benar terdapat praktik jual-beli temuan pemeriksaan, maka perkara ini bukan sekadar kasus suap biasa. Ini adalah ujian serius terhadap integritas sistem pengawasan keuangan negara yang selama ini menjadi salah satu benteng utama pencegahan korupsi di Indonesia.
