Perdebatan Mengenai Unsur Mens Rea dan Batas Risiko Bisnis Kembali Menguat di Tengah Penanganan Sejumlah Perkara Korporasi dan Kebijakan Publik
JAKARTA – Fenomena terseretnya sejumlah profesional muda dan pejabat korporasi dalam perkara pidana kembali menjadi perhatian publik. Perdebatan mengenai batas antara kesalahan bisnis, kebijakan profesional, dan tindak pidana kini semakin ramai diperbincangkan, terutama setelah muncul sejumlah nama yang sebelumnya dikenal menduduki posisi strategis di perusahaan maupun institusi negara.
Narasi tersebut mencuat melalui unggahan media sosial yang menyoroti sejumlah figur profesional yang kini menghadapi proses hukum. Dalam unggahan itu, publik mempertanyakan apakah seluruh keputusan bisnis yang berujung kerugian atau kontroversi otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan.
Salah satu narasi yang menjadi sorotan berbunyi:
“Tidak ada mens rea, tidak ada suap, hari ini mereka dikriminalisasi karena keputusan bisnis. Besok siapa lagi yang berani mengabdi?”
Unggahan tersebut juga menampilkan sejumlah nama yang saat ini tengah berhadapan dengan proses hukum, di antaranya Nadiem Makarim, Ibrahim Arief, Muhammad Kerry Adrianto, Gading Ramadhan Jaedeo, Dimas Werhaspati, Riva Siahaan, Maya Kusmaya, serta Edward Corne.
Di tengah berkembangnya diskursus tersebut, sebagian kalangan masyarakat menilai belum seluruh perkara yang ramai dibicarakan memperlihatkan secara terang adanya unsur niat jahat pribadi (mens rea), aliran dana ilegal, maupun praktik suap yang secara eksplisit terungkap ke publik. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa kriminalisasi terhadap kebijakan profesional dapat berdampak pada keberanian generasi muda untuk mengambil posisi strategis dan membuat keputusan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan.
Dalam perspektif hukum pidana, asas mens rea merupakan unsur fundamental untuk menentukan adanya kesalahan pidana seseorang. Doktrin ini berkaitan dengan niat jahat, kesengajaan, atau kesadaran pelaku ketika melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.
Namun demikian, sejumlah pakar hukum juga mengingatkan bahwa penegakan hukum terhadap perkara korporasi dan kebijakan publik tetap harus dilakukan secara objektif dan berbasis alat bukti. Penilaian terhadap ada atau tidaknya tindak pidana tidak semata ditentukan oleh adanya kerugian bisnis, melainkan juga harus dilihat dari aspek penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, keuntungan pribadi, hingga pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
Perdebatan mengenai batas antara business judgment, kebijakan administratif, dan tindak pidana korupsi memang bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dituntut mampu membedakan antara risiko bisnis yang lahir dari keputusan profesional dengan perbuatan yang memang mengandung unsur pidana.
Di sisi lain, masyarakat tetap berharap proses hukum berjalan secara transparan, independen, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penegakan hukum yang adil dinilai penting agar tidak menimbulkan ketakutan kolektif di kalangan profesional muda untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis di sektor publik maupun korporasi.
Hingga kini, sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik tersebut masih berada dalam tahapan proses hukum dan belum seluruhnya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Karena itu, seluruh pihak tetap memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan proses peradilan yang adil sesuai prinsip negara hukum.
