Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Bongkar Dugaan Pelanggaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Negara Disebut Mengalami Kerugian Hingga Rp32 Miliar
SEMARANG – LensaHukum.com
Kasus alih fungsi lahan pertanian kembali menjadi sorotan nasional setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan tindak pidana perubahan fungsi lahan sawah yang dilindungi menjadi tambak udang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, aparat kepolisian menyebut bahwa lahan yang seharusnya masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diduga telah diubah menjadi kawasan budidaya tambak udang tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan tersebut, negara disebut mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp32 miliar.
Kasus ini menjadi salah satu penegakan hukum yang cukup langka, mengingat selama ini pelanggaran tata ruang dan alih fungsi lahan sering kali berujung pada sanksi administratif. Namun dalam perkara ini, aparat penegak hukum menilai terdapat unsur pidana yang cukup untuk dilakukan proses penyidikan.
Sawah Produktif Diduga Berubah Menjadi Tambak Bernilai Miliaran Rupiah
Berdasarkan informasi yang beredar, lokasi yang menjadi objek perkara berada di wilayah Dukuh Roban Timur, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
Lahan tersebut sebelumnya merupakan area pertanian yang masuk dalam perlindungan LP2B. Namun dalam perkembangannya, lahan tersebut diduga dialihfungsikan menjadi tambak budidaya udang yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Tambak tersebut diketahui menghasilkan keuntungan yang cukup besar dari sektor perikanan budidaya. Namun keuntungan ekonomi tersebut justru menimbulkan persoalan hukum karena perubahan fungsi lahan diduga dilakukan tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidik menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga berpotensi mengancam ketahanan pangan karena mengurangi luas lahan pertanian produktif yang telah ditetapkan negara untuk dilindungi.
LP2B Memiliki Perlindungan Khusus
Secara hukum, LP2B merupakan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan pangan nasional.
Perlindungan tersebut diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Berbagai peraturan daerah yang menetapkan zonasi LP2B.
Dalam rezim hukum tersebut, perubahan fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara bebas. Bahkan dalam kondisi tertentu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.
Apabila terbukti melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan secara melawan hukum, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009.
Ancaman hukumannya dapat berupa:
Pidana penjara hingga 5 tahun;
Denda hingga Rp1 miliar;
Kewajiban pemulihan fungsi lahan;
Sanksi administratif tambahan sesuai ketentuan tata ruang.
Selain itu, apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen perizinan, penyalahgunaan kewenangan, atau keterlibatan pejabat dalam penerbitan izin yang bertentangan dengan aturan, tidak menutup kemungkinan penyidikan berkembang ke tindak pidana lain.
Kepastian Hukum dan Ketahanan Pangan
Pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa persoalan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian kini tidak lagi dipandang semata sebagai urusan administrasi pemerintahan.
Dalam perspektif hukum nasional, keberadaan lahan pertanian memiliki fungsi strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, setiap perubahan peruntukan lahan harus dilakukan sesuai prosedur dan memperoleh persetujuan yang sah dari otoritas berwenang.
Para ahli hukum agraria menilai bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran LP2B dapat menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar tidak mengabaikan aspek legalitas dalam pemanfaatan lahan, terutama pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian yang dilindungi negara.
Kasus yang ditangani Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ini berpotensi menjadi preseden penting dalam penegakan hukum tata ruang dan perlindungan lahan pertanian di Indonesia.
Di tengah meningkatnya kebutuhan investasi dan ekspansi usaha di sektor perikanan maupun industri, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lahan pangan.
Apabila perkara ini berlanjut hingga pengadilan dan berujung pada putusan berkekuatan hukum tetap, maka kasus tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi penegakan hukum terhadap praktik alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.
Redaksi LensaHukum.com “Ketika sawah yang dilindungi berubah menjadi tambak tanpa izin yang sah, persoalannya bukan lagi sekadar keuntungan ekonomi, melainkan menyangkut kepastian hukum, ketahanan pangan, dan masa depan tata ruang Indonesia.”
