Dugaan Penggelapan TBS PT CPKA Terbongkar, 3 Orang dan 3 Kendaraan Diamankan, Penyidikan Berpotensi Menyeret Pihak Lain

LensaHukum.com | TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN — Pengungkapan dugaan tindak pidana penggelapan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT Citra Putra Kebun Asri (PT CPKA) di Kabupaten Tanah Laut terus berkembang.

Hingga Minggu, 8 November 2026, sebanyak tiga orang dan tiga unit kendaraan telah diamankan terkait perkara tersebut. Jumlah tersebut berpotensi terus bertambah seiring pengembangan penyidikan yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Tanah Laut.

Perkara ini terungkap setelah Tim Security PT CPKA melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap aktivitas pengangkutan TBS yang diduga menyimpang dari prosedur resmi perusahaan.

Pengungkapan bermula pada Jumat, 6 November 2026, ketika petugas keamanan perusahaan melakukan pengecekan areal perkebunan Divisi Pemuda bersama Syarif, selaku Asisten Kebun.

Dalam kegiatan tersebut, tim memperoleh informasi mengenai dugaan praktik penurunan sebagian muatan TBS oleh pengemudi angkutan sebelum hasil perkebunan sampai ke tujuan resmi.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui pengintaian terhadap kendaraan pengangkut TBS.

Saat melakukan pemantauan hingga kawasan Sabuhur, Kabupaten Tanah Laut, petugas mendapati aktivitas penurunan sebanyak 11 janjang TBS dari kendaraan pengangkut yang kemudian dipindahkan ke mobil pikap milik pihak lain.

Temuan tersebut menjadi titik awal pengungkapan dugaan penyimpangan distribusi hasil perkebunan yang kemudian ditindaklanjuti bersama aparat kepolisian.

Tiga Kendaraan Diamankan, Pengembangan Terus Dilakukan

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga kendaraan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut telah diamankan, yakni:

  1. Mitsubishi Fuso, nomor polisi DA 8654 ZE.
  2. Mitsubishi Fuso, nomor polisi DA 8310 LH.
  3. Suzuki Carry, nomor polisi DA 8153 TBE.
Baca Juga :  SIDANG PERDANA GUGATAN Rp125 MILIAR TERKAIT BANDARA SYAMSUDIN NOOR DIGELAR

Ketiga kendaraan tersebut menjadi bagian penting untuk menelusuri proses pengangkutan, pemindahan, dan dugaan pengalihan TBS milik perusahaan.

Selain kendaraan, sebanyak tiga orang telah diamankan dalam rangka penanganan perkara.

Tidak tertutup kemungkinan jumlah orang maupun kendaraan yang diamankan akan bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, penelusuran alat bukti, dan pengembangan penyidikan.

Penyidik diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh kemungkinan adanya pihak yang mengatur pengangkutan, melakukan pengalihan muatan, menyediakan sarana transportasi, maupun menerima hasil perkebunan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Kendati demikian, keterlibatan setiap pihak dan kedudukan hukum masing-masing kendaraan tetap harus dibuktikan berdasarkan hasil penyidikan.

Kuasa Hukum: Jangan Berhenti pada Pelaku Lapangan

Kuasa Hukum PT Citra Putra Kebun Asri, M. Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., menegaskan pentingnya pengungkapan perkara secara komprehensif, objektif, dan profesional.

Menurutnya, penanganan perkara harus mampu mengungkap rangkaian perbuatan secara utuh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki peran dalam proses pengangkutan, pengalihan, maupun penerimaan TBS.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pihak yang ditemukan di lapangan. Seluruh pihak yang berdasarkan alat bukti diduga memiliki keterlibatan harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya masing-masing.”

Ia menekankan bahwa setiap kemungkinan pengembangan harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah, sehingga penanganan perkara tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin kepastian hukum.

Baca Juga :  MODUS REKAYASA DATA NASABAH KUR BRI TERBONGKAR! KEJARI SAMARINDA TETAPKAN 8 TERSANGKA DALAM DUGAAN KORUPSI PERBANKAN

Dari perspektif hukum pidana, penyidik dapat mendalami dugaan pelanggaran Pasal 486 dan Pasal 488 KUHP mengenai penggelapan, serta Pasal 591 KUHP mengenai penadahan, sepanjang unsur masing-masing ketentuan dapat dibuktikan.

Khusus terhadap pihak yang diduga menerima atau memperoleh keuntungan dari hasil pengalihan TBS, diperlukan penelusuran mengenai asal-usul barang, hubungan antarpihak, serta pengetahuan atau patut duganya penerima terhadap sumber barang tersebut.

Apresiasi terhadap Profesionalisme Polres Tanah Laut dan Tim Security

Dalam kesempatan yang sama, Supian Noor menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada jajaran Penyidik Satreskrim Polres Tanah Laut atas respons cepat, profesionalisme, dan keseriusan dalam menangani perkara.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh Tim Security PT CPKA yang dinilai berhasil menjalankan fungsi pengawasan dan pengamanan aset perusahaan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Penyidik Satreskrim Polres Tanah Laut serta Tim Security PT CPKA atas kerja keras, sinergi, dan profesionalisme dalam pengungkapan perkara ini.”

Menurutnya, kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum, manajemen perusahaan, kuasa hukum, dan petugas keamanan merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem perlindungan aset yang efektif.

Berpotensi Berkembang, Seluruh Jaringan Keterlibatan Perlu Ditelusuri

Perkembangan perkara ini membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya praktik penyimpangan pengangkutan TBS yang dilakukan secara berulang ataupun melibatkan lebih dari satu pihak.

Baca Juga :  PROPAM BUKA JALUR PENGADUAN DIGITAL, MASYARAKAT DIAJAK LAPORKAN OKNUM POLISI NAKAL MELALUI QR CODE

Pemeriksaan terhadap dokumen angkutan, catatan penimbangan, komunikasi antarpihak, jalur distribusi, dan pihak penerima TBS dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian peristiwa.

Bertambahnya jumlah orang maupun kendaraan yang berkaitan dengan perkara masih merupakan kemungkinan yang bergantung pada hasil pengembangan penyidikan, bukan suatu kesimpulan mengenai adanya jaringan kejahatan yang telah terbukti.

Perusahaan berharap pengungkapan dilakukan sampai tuntas, termasuk untuk mengetahui potensi kerugian yang timbul dan memastikan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Penanganan perkara ini menjadi ujian penting bagi efektivitas pengawasan distribusi hasil perkebunan sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara pengamanan internal perusahaan dan aparat penegak hukum.

Sementara itu, status hukum masing-masing orang yang diamankan, kedudukan kendaraan dalam proses pembuktian, serta perkembangan penyidikan lebih lanjut tetap menjadi kewenangan penyidik Polres Tanah Laut.

LensaHukum.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.


Redaksi LensaHukum.com
Tanah Laut, Minggu, 8 November 2026

Foto: Dokumentasi tiga kendaraan yang diamankan terkait dugaan tindak pidana penggelapan TBS PT CPKA di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *