PALEMBANG – Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2KI) menyoroti permasalahan yang ada di Kota Palembang Salah satunya adalah permasalahan yang terjadi pada OPD yang ada di Kota Palembang yaitu OPD Satpol PP Kota Palembang.
Pada Hari ini A2KI mengeluarkan pernyataan Sikap yang dilayangkangkan Kepada Pemerintahan Kota Palembang yang menekankan perlunya Evaluasi segera terhadap Pimpinan Kasat Pol PP Kota Palembang, yang diduga gagal dalam memberikan kemajuan signifikan selama dua tahun menjabat Sebagai Kasat Pol PP Kota Palembang
Dalam pernyataanya Kepada awak media Aliansi Aktivis Kritis Indonesia menekankan beberapa poin utama:
1. A2Ki mendesak PJ Walikota Palembang untuk segera memanggil dan mencopot Kasat Pol PP Kota Palembang yang diduga gagal dalam mengelola dan meningkatkan kinerja Pol PP Kota Palembang.
2. A2Ki mendesak Kajati Sumsel untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran yang ada Di SatPol PP Kota Palembang yang Diduga terindikasi Kasat Pol PP memperkaya diri dan KKN yang merugikan keuangan negara.
3. A2Ki mempertanyakan kinerja Kasat Pol PP Kota Palembang yang diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran yang tidak efisien, dengan sering melakukan Dinal Luar (DL) yang membebani anggaran pemerintah daerah.
4. A2Ki mendesak Kajati Sumsel untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Kasat Pol PP Kota Palembang yang diduga terlibat dalam peningkatan kekayaan pribadi serta tindakan korupsi Kolusi Nepotisme.
5. A2Ki menegaskan perlunya Pembaharuan di OPD SatPol PP Kota Palembang dengan cara mengganti Kasat Pol PP Kota Palembang mengingat kurangnya kemajuan yang terjadi dalam dua tahun terakhir.
Ketum Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2ki) menyatakan bahwa “Kami Akan Melakukan aksi di Kantor Walikota Palembang dan Kejaksaan Tinggi Sumsel guna mendesak PJ Walikota Palembang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan meminta Kejaksaan Tinggi Sumsel segera membasmi KKN di Palembang tercinta.” Ujar yang biasa di Sapa AHA
Aliansi Aktivis Kritis Indonesia menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk bersama-sama menegakkan keadilan dan memastikan transparansi dalam pemerintahan daerah serta kemajuan yang ada dikota Palembang.
Mereka juga mengundang publik untuk mendukung upaya-upaya mereka dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.