Desak Copot Kadis LHK Palembang di Kantor Walikota, A2Ki akan aksi lanjutan di Kejati Sumsel dan DLHK Palembang

banner 120x600

PALEMBANG- Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2Ki) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Palembang, pada Jumat (13/09/24). Aksi ini berlangsung untuk menyuarakan berbagai tuntutan terkait kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.

Dalam aksi tersebut, Pj Walikota Palembang, Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, S.Sos, turun langsung untuk menemui para demonstran. Massa A2Ki menyampaikan keluhan mereka terkait penanganan sampah yang dianggap tidak optimal di beberapa wilayah Kota Palembang.

Maulana AHA, selaku koordinator aksi, dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya:

1. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat kertapati terkait keterlambatan pengangkutan sampah ini menyebabkan bau busuk yang bisa merusak lingkungan sekitar maka dari itu “Kami meminta Pj Walikota Palembang segera memecat Kepala Dinas Lingkungan Hidup karena diduga gagal dalam menangani masalah sampah dan keterlambatan pengangkutan sampah di berbagai wilayah kota. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan warga,” ujar Maulana.

2. Transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami menuntut transparansi dalam penggunaan APBD yang mencapai kurang lebih sekitar Rp 127 miliar pada tahun 2023 untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Meski anggaran besar, penanganan sampah tetap tidak maksimal,” tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Pj Walikota Palembang, dalam pernyataannya usai bertemu demonstran, mengapresiasi aksi damai tersebut. “Terima kasih kepada semua pihak. Ini adalah bentuk demokrasi, sebuah proses cek dan keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, “Aksi ini menjadi pengingat bagi kami, pemerintah, bahwa kinerja harus terus ditingkatkan,” tutupnya.

Selain menggelar aksi di depan Kantor Walikota sudah ke 2 kalinya, Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2Ki) juga berencana melakukan aksi lanjutan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka mendesak agar Kejati segera memeriksa seluruh anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, yang diduga terdapat permainan dalam pengelolaan anggaran sampah. Tak hanya itu, A2Ki juga akan menggelar aksi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang untuk mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup mundur dari jabatannya atas dugaan kegagalan dalam penanganan sampah di Kota Palembang.