Aksi Unjuk Rasa DiKejati Sumsel JPBI membawa Tiga laporan dugan Korupsi disumatra Selatan untuk diproses secara Hukum

banner 120x600

PALEMBANG-Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) menggelar aksi di depan Kejaksaan Tinggi Sumsel, menyoroti tiga isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel), terutama terkait praktek KKN yang dianggap merugikan kemajuan bangsa dan negara.Kamis,05/10/2023

JPBI mendesak Kejati Sumsel untuk menyelidiki dugaan mark up dan indikasi KKN dalam anggaran Popnas XVI 2023. Mereka meminta pemeriksaan terhadap ketua panitia serta mereka yang terlibat yang diduga tidak bertanggung jawab dalam pembayaran honor panitia. Selain itu, JPBI meminta pemeriksaan terhadap oknum yang terlibat dalam dugaan pungli terhadap kepala sekolah SMA dan SMK.

JPBI juga mendesak Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas dugaan KKN terkait bantuan CSR yang dikeluarkan untuk Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VI 2021. Mereka menyoroti dugaan pelanggaran SOP dan aturan dalam pengeluaran bantuan CSR dari beberapa perusahaan, seperti Bank Sumsel Babel, PT. Bukit Asam, PT Oki Pulp, PT. Bank Mandiri, PT. Semen Baturaja, PT. Pusri, dan PT. KAI Persero.

JPBI meminta Kejati Sumsel untuk memeriksa harta kekayaan camat di berbagai kecamatan di Kota Palembang yang diduga tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau memberikan laporan fiktif. Kecamatan yang terdampak termasuk Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Kalidoni, Kemuning, Kertapati, Plaju, Sako, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Sematang Borang, Sukarami, dan Jakabaring.

 

Menurut Yogi BOB (34) selaku Koordinator Aksi dalam orasinya “Kita menyerukan kepada Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi terkait Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021. Kita tidak akan berdiam diri saat korupsi menggerogoti dana bantuan yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat. selajutnya kami mendesak Kejati Sumsel untuk menyelidiki anggaran Popnas XVI 2022. Ini bukan hanya sekadar soal uang, tetapi soal integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan acara-acara nasional. dan terakhir kami bersama-sama menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh terkait harta kekayaan camat di Kota Palembang. Kita tidak akan tinggal diam saat ada indikasi bahwa pejabat publik melaporkan LHKPN dengan tidak jujur.” Ujar Yogi yang sekaligus Ketua JPBI.

Panglima Laskar Pesa juga angkat bicara “

“Kami menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam menangani isu-isu ini untuk memastikan kebenaran dan integritas dalam pengelolaan dana publik serta pencegahan praktek KKN di Sumsel ini” ujar yang biasa di sapa Om been.

Adapun orator selanjutnya Maulana mengatakan “Langkah kami ini merupakan bentuk aksi nyata dari masyarakat untuk mengawal keadilan. Semua pihak harus mendukung agar pengusutan ini berjalan transparan dan efektif.” ujarnya.

JPBI dan Elemen masyarakat menyatakan dukungannya terhadap Kajati Sumsel yang berkomitmen untuk memberantas korupsi di bumi Sriwijaya ini. Bersama-sama, mereka mengajak masyarakat untuk bersatu melawan praktik KKN yang merugikan pembangunan dan keadilan.

Setelah aksi ini JPBI akan melakukan aksi lanjutan senin 09 oktober 2023 di Kantor BPK Sumsel, Kantor DPRD Kota Palembang, Kantor Walikota Palembang guna terus mengawal problem ini hingga di tindak lanjuti.(Ahha)