Aksi Unjuk Rasa Di Kantor Walikota Puluhan masyarakat Desak PJ Walikota Palembang Untuk Segera Copot Kepala BPPD Kota Palembang

banner 120x600

PALEMBANG-Puluhan Masyarakat yang mengatas namakan Aliansi Aktivis Kritis Indonesi (A2KI) menggelar Unjuk Rasa di depan kantor Walikota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (24/11/2023).

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Maulana, Ketua A2KI, dan diikuti oleh Puluhan Masyarakat Kota Palembang.

Dalam unjuk rasa itu, Maulana mengungkapkan isu yang mencuat terkait dengan dugaan adanya arogan kepada anak buah terindikasi sering berkata kasar dan Permasalahan yang ada di Dinas Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang ada Kota Palembang kepada PJ Walikota Palembang

Maulana juga dalam orasinya Mendesak PJ WalikotaPalembang untuk Segera mengevaluasi Kinerja Kepala dinas BPPD dan juga sebaiknya Permasalahan ini  seharusnya bisa ditindak lanjuti dengan serius agar dinas tersebut dapat berjalan dengan baik dan jika Terbukti adanya korupsi,kepala dinas yang terlibat seharusnya dipecat.

“Disini kami banyak melaporkan adanya dugaan adanya Arogan kepada bawahan Kalau memang terbukti benar, harus berani pecat kepala dinas tersebut ” tambahnya.

Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh A2KI kepada pemerintah Kota Palembang, mereka menyampaikan beberapa tuntutan penting:

1. Meminta DPRD kota Palembang Dan PJ Walikota memanggil Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, atas dugaan arogan kepada anak buah terindikasi sering berkata kasar terhadap bawahan serta dugaan kolusi dan nepotisme di lingkungan.

2. Meminta PJ Walikota Palembang untuk memecat Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, yang diduga bersifat arogan kepada bawahan dan terindikasi kolusi dan nepotisme.

3. Meminta PJ Walikota Palembang memecat Herly Kurniawan tidak ada prestasi dan tidak bisa bekerja pendapatan pajak kota Palembang tidak sesuai target dan harus mundur.

Maulana juga memberikan dukungan penuh kepada PJ Walikota Palembang  dalam upaya memajukan Kota Palembang dan pencegahan tindak pidana korupsi dan perlindungan keuangan negara.

“Aspirasi yang kita sampaikan tersebut merupakan kontrol yang seimbang bagi pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan pemerintahannya dan juga Kita sangat mendukung sepenuhnya PJ Walikota Palembang untuk memajukan Kota Palembang dan Juga dalam pencegahan korupsi dan penyelamatan keuangan negara,” Ungkapnya